CAKRAWALA NEWS, -Dinas pendidikan Kabupaten Tanatoraja tahun 2013, mengalami penurunan anggaran DAK, dibanding tahun 2012 lalu. Hal ini disebabkan, sekolah yang dibiayai oleh DAK, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Mungkin dari kondisi phisik bangunan maupun sarana belajar sudah terpenuhi 100 persen. Sehingga pemerintah daerah melihatnya sudah lebih baik.. Mungkin karena itu, anggaran DAK 2013 minim.
Jika dibandingkan dengan anggaran 2012 lalu yang jumlahnya sekitar Rp. 40 milyar, memang sangat jauh menurun dibanding tahun ini yang hanya Rp. 18 miliar. Itupun sasarannya sebagian ke pembenahan phisik dan sebagian lagi untuk peningkatan SDM. Mengapa demikian ...?
Menurut Irwan, Bangunan sekolah di Tanatoraja, sekitar 70 persen sudah dianggap layak. Sehingga dalam waktu dekat ini, belum dianggap perlu dilakukan pembangunan baru. Dari sekitar 80 unit sekolah dasar yang telah terbenahi, sisa 30 persen yang belum selesai. Itu yang diprioritaskan untuk segera dituntaskan. Ungkap Irwan saat ditemui Cakrawala News ketika itu. Sebahagian sekolah yang dimaksud belum tuntas, disebabkan oleh kondisi medan yang sulit dijangkau. Bahkan ada yang harus melintasi Kabupaten lain untuk menuju lokasi. Kondisi ini yang menghambat pekerjaan sehingga tidak dapat dipastikan rampung tahun 2012. Namun akan tetap diupayakan agar selesai tepat waktu.
Sulitnya medan dan jauhnya jarak menjadi kendala utama untuk pengangkutan material. Ini akan meningkatkan biaya pembangunan dan kadang melenceng dari rencana anggaran (RAB) . untuk melibatkan masyarakat setempat, kita akan kewalahan dalam pengelolaan managemen anggaran, sebab mereka sama sekali tidak memahami soal managemen. Pada akhirnya akan muncul masalah dalam pertanggung jawaban anggaran nantinya, ujar Irwan.
Tak dapat dipungkiri, ada hal yang perlu di ketahui pengelolaan Dana DAK di sekolah tersebut tidak semua orang mampu mengerjakan fisik. Kadang muncul sebuah kondisi yang terkesan memaksakan pihak sekolah untuk dijadikan rekanan ”padahal untuk memaksimalkan proyek tersebut administrasi harus lengkap. Kalau bisa, melibatkan orang tua siswa yang mampu membaca gambar” kata Irwan. Bias dibayangkan jika ada sekolah yang memiliki pegawai negeri cuma satu orang. Selain merangkap sebagai pengawas, ia juga harus mengajar. Kedua pekerjaan yang emban dapat dipastikan tidak akan berjalan efektif. Hal ini membuat kami berpikir keras untuk mencari solusi terbaik. Namun kembali lagi ke persoalan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang penting, bagaimana kita tetap optimal bekerja, katanya menambahkan.
“Kami punya harapan, menyangkut bidang pendidikan supaya terpenuhi standar bangunan yang berkualitas, agar proses belajar mengajar antara siswa dan guru tetap nyaman. Kita juga mengaharap, apabila kegiatan DAK berlanjut tahun berikutnya, agar ada pengawasan interen yang mendampingi inspektorat serta konsultan. Sehingga terhindar dari KKN” Tandas Irwan. (Ani JF)
Jika dibandingkan dengan anggaran 2012 lalu yang jumlahnya sekitar Rp. 40 milyar, memang sangat jauh menurun dibanding tahun ini yang hanya Rp. 18 miliar. Itupun sasarannya sebagian ke pembenahan phisik dan sebagian lagi untuk peningkatan SDM. Mengapa demikian ...?
Menurut Irwan, Bangunan sekolah di Tanatoraja, sekitar 70 persen sudah dianggap layak. Sehingga dalam waktu dekat ini, belum dianggap perlu dilakukan pembangunan baru. Dari sekitar 80 unit sekolah dasar yang telah terbenahi, sisa 30 persen yang belum selesai. Itu yang diprioritaskan untuk segera dituntaskan. Ungkap Irwan saat ditemui Cakrawala News ketika itu. Sebahagian sekolah yang dimaksud belum tuntas, disebabkan oleh kondisi medan yang sulit dijangkau. Bahkan ada yang harus melintasi Kabupaten lain untuk menuju lokasi. Kondisi ini yang menghambat pekerjaan sehingga tidak dapat dipastikan rampung tahun 2012. Namun akan tetap diupayakan agar selesai tepat waktu.
Sulitnya medan dan jauhnya jarak menjadi kendala utama untuk pengangkutan material. Ini akan meningkatkan biaya pembangunan dan kadang melenceng dari rencana anggaran (RAB) . untuk melibatkan masyarakat setempat, kita akan kewalahan dalam pengelolaan managemen anggaran, sebab mereka sama sekali tidak memahami soal managemen. Pada akhirnya akan muncul masalah dalam pertanggung jawaban anggaran nantinya, ujar Irwan.
Tak dapat dipungkiri, ada hal yang perlu di ketahui pengelolaan Dana DAK di sekolah tersebut tidak semua orang mampu mengerjakan fisik. Kadang muncul sebuah kondisi yang terkesan memaksakan pihak sekolah untuk dijadikan rekanan ”padahal untuk memaksimalkan proyek tersebut administrasi harus lengkap. Kalau bisa, melibatkan orang tua siswa yang mampu membaca gambar” kata Irwan. Bias dibayangkan jika ada sekolah yang memiliki pegawai negeri cuma satu orang. Selain merangkap sebagai pengawas, ia juga harus mengajar. Kedua pekerjaan yang emban dapat dipastikan tidak akan berjalan efektif. Hal ini membuat kami berpikir keras untuk mencari solusi terbaik. Namun kembali lagi ke persoalan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang penting, bagaimana kita tetap optimal bekerja, katanya menambahkan.
“Kami punya harapan, menyangkut bidang pendidikan supaya terpenuhi standar bangunan yang berkualitas, agar proses belajar mengajar antara siswa dan guru tetap nyaman. Kita juga mengaharap, apabila kegiatan DAK berlanjut tahun berikutnya, agar ada pengawasan interen yang mendampingi inspektorat serta konsultan. Sehingga terhindar dari KKN” Tandas Irwan. (Ani JF)
Posting Komentar