 |
| Potret Masyarakat Miskin |
Menjawab Tudingan Enrekang Adalah Daerah Termiskin Kedua (2) Di Sulawesi-Selatan.
CAKRAWALA NEWS,-Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh,. Upaya-upaya tersebut harus di tujukan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara, maka Pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan selaras dengan kesepakatan global dalam mewujudkan pencapaian MDGs untuk mengurangi kemiskinan sebesar 50 persen pada tahun 2015 melalui millenium declaration.
Secara umum, target pencapaian program penanggulangan kemiskinan, pemerintah merumuskan target pencapaian berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan yang ada.
Target pencapain program penanggulangan kemiskinan dapat diukur berdasarkan skala waktu yaitu target jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang baik di tingkat nasional maupun daerah. Target jangka pendek mengacu pada RKPD yang ditetapkan setiap tahun. Sedangkan target jangka menengah mengacu pada perencanaan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dalam RPJM Nasional, serta RPJM Daerah. Target jangka panjang mengacu pada perencanaan pembangunan 25 tahunan yang ditetapkan dalam RPJP Nasional pada lingkup nasional dan RPJP Daerah. Adapun target-target tersebut dalam bentuk angka yaitu:
a. Target RPJP (2004-2025) pada tahun 2025 : Tingkat Kemiskinan< 5 %.
b. Target RPJMN (2009-2014) Pada tahun 2009: Tingkat kemiskinan 8-10 %.
c..Target RPJMD Kabupaten Enrekang (2008-2013) pada tahun 2012:tingkat kemiskinan
11,4%.
PENAGGULANGAN KEMISKINAN
Komitmen Perintah Daerah untuk menanggulangi kemiskinan daerah sangat tinggi. Agar program penangulangan kemiskinan dapat lebih fokus dan tepat sasaran, maka harus berangkat dari data dan informasi yang akurat. Indikator yang dipakai adalah indikator lokal yang diintegrasikan dengan indikator BPS yakni 15 indikator .verifikasi dan validasi data kemiskinan derah pada awal tahun 2010 dengan melibatkan para anggota Dasa Wisma di setiap desa, pendataan kemiskinan memperolah data dan informasi kemiskinan daerah yang lebih detail ‘’by name by address’’ pada semua kecamatan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi. Data kemiskikan tercatat 8.111 RTM, mengalami penurunan sebesar 31,85 %, dari tahun 2008 sebanyak 11.902 RTM. Penyebab penurunan angka miskin antara lain: 272 RTM atau 02,28%. Pindah tempat tinggal: 468 atau 03,93% dan yang telah sejahtera:3.051 atau 25,63%.
BEBERAPA KEBIJAKAN DAERAH UNTUK MERINGANKAN BEBAN HIDUP MASYARAKAT :
Pelayanan gratis masyrakat sejak lahir sampai meninggal antara lain:
1.pembebasan biaya akte kelahiran (perda No. 7 Tahun 2004)
2.pembebasan biaya kartu keluarga (kk) dan KTP (Perda No. 9 Tahun 2009)
3.pembebasan biaya kartu pencari kerja /AK1 (Perda No.16 Tahun 2006)
4.pendidikan dan kesehatan gratis sejak tahun 2004
5.penyedian ambulance gratis pada setiap kecamatan sejak tahun 2009
6.pemberian santunan kematian (Peraturan Bupati No.8 tahun 2010)
* Subsidi PBB bagi lahan produktif warga miskin (Peraturan Bupati No.8 Tahun 2010).
- Pembebasan Retribusi Sampah (Perda No.6 Tahun 2004).
- Pergeseran pendekatan penanggulangan kemiskinan dari pendekatan general ke pendekatan personal ‘’door to door’’. Hal ini di dasarkan pada berbagai kendala dan masalah penanggulangan kemiskinan yang selama ini belum maksimal akibat pendekatannya yang kurang tepat, yang mana selama ini sifatnya yang menggeneralisasi intervensi kepada kelompok RTM, yang sebenarnya masing-masing RTM memiliki permasalahan dan kebutuhan yang belum tentu sama.
- Bermalam dirumah warga miskin binaan . (Keputusan Bupati No. 98/KEP.I.2011 BUPATI , Wakil Bupati , semua kepala SKPD, pimpinan BUMN, BUMD dan instansi vertical di daerah telah memiliki beberapa RTM binaan, dilakukan pendampingan dan pembinaan sampai RTM keluar dari kategori miskin. Dalam hal ini semua pejabat tersebut bermalam di rumah warga binaan masing-masing dengan harapan bisa membangun kepekaan sosial bagi para pejabat daerah, merasakan dan menggali informasi/data kebutuhan, serta melakukan intervensi bantuan/pemberdayaan dan pembinaan RTM berdasarkan kebutuhan sampai ia keluar dari kategori miskin.
- Gerakan Daerah Membangun Rumah Warga ( GARDA BARUGA ) pemerintah daerah menggalang partisipasi para pengusaha/swasta, BUMN, BUMD dan instansi Vertikal untuk berkontribusi merehabilitasi rumah-rumah warga masyarakat miskin yang sudah kurang memadai untuk dihuni. Beberapa rumah warga miskin direhabilitasi total, dan lainnya sebagian besar rehabilitasi pada atap dan dinding atau lantai rumah warga miskin.
- Gerakan “membangun pengusaha mandiri 4,5 bulan”. Diarahkan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan pada sector rill yang selama ini kurang mampu dan terbelenggu oleh sistem rentenir. Kondisi ini dialami pedagang-pedagang kecil di pasar-pasar sentral kecamatan. Pemerintah di daerah bekerja sama dengan lembaga masyarakat yakni yayasan HALAL CENTRE telah melakukan intervensi untuk lebih memberdayakan para pelaku usaha mikro/kecil dan membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai kelemahan dalam penyaluran dana bantuan perkuatan modal usaha. Yayasan Halaj Centre sejak tahun 2008-2011 menyediakan dana Rp. 5 miliyar dan telah membantu sekitar 350 unit Usaha mikro kecil.
- Melakukan pembinaan lebih awal sebelum penyaluran bantuan modal usaha
- Lebih selektif pada usaha yang memang sudah berjalan
- Kontrol, pengawasan dan pembinaan dilakukan secara berkelanjutan
- Lebih mengedepankan pada upaya memandirikan pengusaha (berorientasi outcome/manfaat)
sumber gambar:bandungjawabarat
Posting Komentar