 |
| Add caption |
CAKRAWALA NEWS.Di penghujung jabatannya sebagai Bupati Enrekang, Ir Haji La Tinro La Tunrung kini mulai mendapat sorotan publik. Ketidakpuasan beberapa elemen masyarakat atas kepemimpinannya kini mulai terkuak kepermukaan, bak air bah yang siap memporak-porandakan Enrekang yang selama ini hampir tak terdengar ada riak-riak yang cukup berarti.
Pernyataan sikap yang dilakukan oleh gerakan oposisi Konsolidasi Mahasiswa Pemerhati Massenrempulu (KOMPHAS) di halaman gedung DPRD Enrekang, adalah salah satu bukti ketidakpuasan masyarakat. Dan bahkan oleh KOMPHAS Bupati Enrekang dalam kepemimpinannya selama 9 tahun telah dianggap GAGAL karena telah menghantar Enrekang sebagai Kabupaten termiskin kedua di Sulawesi Selatan. Hasri Jakc, koordinator lapangan gerakan oposisi ini mengatakan, ketidak-transparannya pemerintah dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan maupun kebijakan-kebijakan lain akan mengundang gejolak yang lebih besar dari masyarakat. Padahal sangat jelas dalam UURI. Nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik seharusnya dijadikan landasan pemerintah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar pengelolaan daerah bisa berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel, tambah Hasri.
 |
| Add caption |
Ada beberapa point yang membuat gerakan oposisi KOMPHAS turun ke jalan melakukan orasi, yakni indikasi tindak pidana revitalisasi Sungai Saddang, tindak korupsi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan, pembangunan RSU Massenrempulu, pengadaan alat kesehatan tahun 2008-2009, pembangunan stadion mini, pembangunan pasar cakke yang disinyalir dikerjakan oleh keluarga Bupati, proyek irigasi salo Bare’reng Desa Salokanang Kec.Maiwa 11,5M, penggunaan skapator bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disinyalir digunakan oleh perusahaan milik Bupati, rabat beton di Desa Serang Kec. Bungin dianggarkan tahun 2008 dan hanya selesai 15 m dengan total anggaran 400 juta,.Dan semua itu dipaparkan oleh 25 orang perwakilan KOMPHAS yang diterima di ruang rapat DPRD.
 |
| Add caption |
 |
| Add caption |
Demo Gerakan Oposisi yang bergerak dari Gedung DPRD, Kantor Bupati dan Kejaksaan dikawal ketat oleh pihak Kepolisian dan dipimpin langsung oleh Kapolres Enrekang AKBP Ika Waskita SH. Meskipun ini adalah aksi damai, kepolisian akan tetap mengawal hingga titik terakhir tujuan mereka kata Ika Waskita. Ditambahkan bahwa Mahasiswa atau siapapun yang melakukan aksi unjuk rasa, itu adalah hal yang sah-sah saja dengan catatan memberikan penyampaian secara tertulis kepada pihak terkait dan dilakukan dengan cara yang damai. Sebab Mahasiswa adalah alat kontrol eksternal pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan. Jika aksi mereka tidak dapat mendapat tanggapan dari pemerintah, maka Mahasiswa berencana akan datang lagi dalam jumlah yang cukup besar pada tanggal 9 Desember bertepatan hari ANTI KORUPSI SEDUNIA. (Sry).
Posting Komentar